Pinrangkab.go.id – untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang baik, transparan dan akuntabel, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun 2022, Rabu (11/5/2022) di Ruang Pola kantor Bupati Pinrang.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi selatan Rizal Suhaili mengungkapkan, workshop ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, lanjutnya, workshop ini juga diharapkan mampu mendorong pengelolaan dana desa secara transparansi dan meningkatkan pengetahuan terkait tata kelola dana desa di Kabupaten Pinrang.

Sementara itu, Bupati Pinrang Irwan Hamid mengungkapkan apresiasi yang besar kepada pihak BPKP Provinsi Sulawesi selatan karena memilih Pinrang sebagai tempat pelaksanaan workshop ini.

“Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada BPKP Provinsi Sulawesi selatan, karena hanya 2 Kabupaten yang dipilih dan Pinrang menjadi yang pertama dalam penyelenggaraan workshop ini” ujar Bupati Irwan.

Bupati Irwan juga mengungkapkan, workshop ini diharapkan menjadi ruang diskusi bagi semua pihak terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Pinrang.

“Saya berharap, para Kepala Desa yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sehingga dapat memahami pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang berlaku” pungkas Bupati Irwan.

Sementara itu, Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi selatan Ajiep Padindang yang turut hadir dalam kegiatan ini mengungkapkan, kegiatan ini didorong sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel.

Ajiep juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah sebuah kesempatan untuk menyatukan komitmen bersama dalam memajukan pengelolaan dana desa di Kabupaten Pinrang.

Dalam Kegiatan ini, turut hadir Wakil Bupati Pinrang Drs.H.Alimin,M.Si, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Luthfy Latief, M.Si, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Sektoral Pembangunan Daerah Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP DR.H.Arman Sahri R. Harahap, SE.AK, MM, CFE, CFrA,CA, QIA,CGCAE, Kepala KPPN Parepare Alif Afifi dan Sekda Pinrang Ir. Budaya.(*/)