SOSIALISASI AKUNTABILITAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Sebagai upaya peningkartan kinerja pengelolaan keuangan daerah khususnya para pejabat pengelola keuangan setiap SKPD,  maka dilaksanakan sosialisasi akuntabilitas pengelola keuangan daerah pada Senin (22/4) di Aula kantor bupati pinrang.

                Sosialisasi dihadiri para staf ahli, para kepala Badan, Dinas, Kantor dan pimpinan Unit Kerja, para Asisten dan Kabag Setda Kabupaten Pinrang, serta para Camat se Kabupaten Pinrang, PPK SKPD, bendahara Pengeluaran dan pengurus Barang setiap SKPD.
                Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang, Drs. Syarifuddin Side, yang membuka sosialisasi tersebut, mengharapkan kepada seluruh peserta, agar bisa mengikuti sosialisasi dengan harapan tata pengelolaan keauangan daerah bisa lebih baik, apalagi dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sekiranya kita bisa mempertahannkan opini ini, harapnya.
Senada dengan Sekda, Bupati Pinrang , H.A.Aslam Patonangi juga mengharapkan dengan dilaksankannya Sosialisasi, para pengguna anggaran bisa lebih tahu tugasnya, semoga ini menjadi dorongan agar bisa lebih memahami tugas masing-masing, tegas Bupati.
                Muh.  Zubir Taha dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan Perwakilan provinsi sulawesi selatan, memberikan  Pemaparan tentang akuntabilitas, transparansi  dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah
Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab dan konsekuensi yang berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan  yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, ke mana sumber daya dipergunakan dan apa yang telah dicapai.
Transparansi  adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.
Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung  atau secara tidak langsung. Dalam rangka penguatan partisipasi publik, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah :  mengeluarkan informasi yang dapat diakses  oleh publik, menyelenggarakan proses konsultasi    untuk menggali dan mengumpulkan masukan-masukan dari stakeholders termasuk aktivitas warga negara dalam kegiatan publik, mendelegasikan otoritas tertentu kepada pengguna jasa layanan publik seperti proses perencanaan dan penyediaan panduan bagi kegiatan masyarakat dan layanan publik.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat/hasil pembangunan .
Kemudian pemateri yang ke dua, Sutiyoso memaparkan  materi bagaimana Memahami Proses Pelaporan Keuangan Untuk Mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian.
Kriteria menilai Laporan Keuangan, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP),  kecukupan pengungkapan (disclosure),  kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektifitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Agar laporan keuangan tetap mencapai opini WTP diperlukan : komitmen pimpinan, dan;  dibuat landasan hukum dari hierarki terbawah yaitu Perkada dan Perda tentang pokok-pokok keuangan daerah, kebijakan akuntansi, dan sebagainya.  Humas pemkab Pinrang.