PENINGKATAN KINERJA DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance), maka Pemerintah Kabupaten / Kota berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat dengan menciptakan sistem pemerintahan yang mampu mendukung terciptanya penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan mampu menanggapi terjadinya perubahan dimensi serta dampak kompleksitas pembangunan saat ini.

Untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima pada Pemerintah Kabupaten / Kota, diperlukan komitmen yang kuat, kreativitas dan langkah-langkah inovasi.
Menindaklanjuti surat Menteri dalam Negeri RI Nomor;120/1504/SJ Tanggal 21 Maret 2013 , perihal : Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Maka dilaksanakan rapat ketatalaksanaan membahas program Citra Bakti Abdi Negara (CBAN), Citra Pelayanan Publik (CPP) , Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) , Standar Pelayanan ( SP) DAN INDEKS Kepuasan Masyarakat (IKM).
Kepala bagian Ortala, A.Mirani, S.Ap.M.Si mengatakan  Hal tersebut diatas yang wajib untuk dilaksanakan dalam mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik  di Kabupaten Pinrang.
Lanjut Kabag ortala, Pelaksanaan CBAN untuk tahun 2013 dilakukan dengan berpedoman pada PerMenPAN-RB No. 66/2012 terdiri dari 18 (delapan belas) instrumen penilaian dengan 42 (empat puluh dua) Indikator berdasarkan hasil kerja pemerintah kab./kota dalam kurun waktu 3 (tiga) tahu CPP : Penilaian kualitas kinerja unit pelayanan publik di  lingkungan Kemeterian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD.
CPP merupakan Penilaian kualitas kinerja unit pelayanan publik di  lingkungan Kemeterian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD,  dasar pelaksanaan CPP yaitu ; PerMen PAN-RB No. 38 Tahun 2012 tetang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik  (2011-2013).
            IKM adalah data/informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat dari hasil pengukuran secara kuntitaif dan kualitatif atas pendapat masyarakat pengguna layanan dari penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya yang dilakukan secara berkala (untuk Pemkab Pinrang dilakukan setiap 6 bulan).
            Setiap SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemkab wajib menyusun SOP di mana Standar Operasional Prosedur yang dimaksud adalah rangkaian alur kegiatan atau instruksi secara tertulis yang diakukan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan tentang bagaimana, kapan, di mana dilaksanakan dan oleh siapa yang melaksanakanya berdasarkan PerMenPAN-RB No. 35/2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP.
            Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, SPM dilaksanakan dan dilaporkan oleh SKPD yang mempunyai urusan wajib yang berhubungan dengan Kementerian yang bersangkutan
            Standar Pelayanan tidak laiun adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat yang cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
            Sementara Bupati Pinrang, H.A.Aslam Patonangi yang membuka rapat, mengharapkan setiap instansi pelayanan publik seharusnya punya  SOP.  Kabupaten Pinrang yang meraih WTP merupakan awal untuk lebih memperbaiki kinerja pelayanan yang ada di kabupaten pinrang, tegasnya.
Rapat ketatalaksanaan, berlangsung di ruang rapat bupati, Kamis ( 4/4 ) yang dihadiri para kepala SKPD lingkup Pemkab Pinrang, para Kepala Bagian Setda pinrang, serta para camat. Humas Pemkab Pinrang